Tulisan Terbaru

Tautan

logougm-150  MMUGMSidebar150

Dualisme Sistem Pendidikan Nasional, Desentralisasi dan Sentralisasi

A. Pendahuluan

Sentralisasi dan Desentralisasi Pendidikan

Dualisme pengelolaan pendidikan terjadi pada pembinaan yang dilakukan oleh dua kementrian yaitu Kemdikbud dan Kemenag. Pembinaan Madrasah di bawah naungan Kemenag berhadapan dengan sekolah umum di bawah pembinaan Kemdikbud sering menimbulkan kecemburuan dan insinkronisasi pengelolaan komponen pendidikan. sejak di tingkat (SD dan MI) hingga perguruan tinggi. Dari alokasi dana, perhatian, pembinaan manajerial, bantuan buku dan media pembelajaran, serta penempatan guru, hingga pemberian beasiswa pendidikan lanjut sering tidak sama antara yang diterima oleh sekolah umum (Kemdikbud) dengan madrasah (Kemenag).

B. Tentang Pendidikan di bawah Kemenag (Kembali ke Fitrohnya)
Departemen Agama RIFakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dalam dunia pendidikan akibat dari tidak bersatunya dalam pengelolahan sistem pendidikan ini. Banyak yang berpendapat sekolah yang di bawah asuhan Kemenag memiliki kualitas yang tidak lebih baik dibanding dengan sekolah yang ditangani oleh Kemdikbud. Sistem sentralisasi yang diterapkan Kemenag Misalnya, ketika pihak IAIN/ STAIN mengajukan permohonannya untuk berubah menjadi Univeritas Islam Negeri (UIN) terjadi perdebatan yang sangat alot antara Kemdikbud dan Kemenag. Menurut perundangan yang berlaku, maka Universitas hanya ditangani oleh Kemdikbud. Dengan demikian akan ada pengalihan anggaran dari Kemenag ke Kemdikbud khususnya yang terkait dengan perubahan status dariIAIN/ STAIN menjadi Universitas. Tetapi, seperti yang kita saksikan saat ini, STAIN yang telah berubah menjadi Universitas secara struktural tetap ditangani Kemenag, namun untuk program studi non-agama dalam pelaksanaannya di bawah pembinaan Kemdikbud. Sehingga perjalanan UIN akan mengalami banyak hal yang dilematis, karena harus mengikuti sistem pendidikan yang berlaku di Kemenag maupun di Kemdikbud. Program studi umum di UIN akan memiliki kualitas rendah dibanding dengan program studi yang di bawahkendali Kemdikbud. Salah satu faktor penyebabnya adalah Kemenag tidak memiliki atau kekurangan tenaga yang ahli di bidang non-agama. Sementara kalau mengikuti aturan di Kemdikbud itu hanya sebatas konsultasi (baca: pembinaan) saja sehingga kurang maksimal dan dalam pelaksanaannya cenderung hanya formalitas saja. Beberapa artikel tentang rendahnya mutu pendidikan di bawah Kemenag:

C. Desentralisasi Pendidikan di Kemdikbud

Pelaksanaan otonomi pendidikan menghadapi banyak hambatan yang perlu segera dipecahkan bersama. Berbagai hambatan yang muncul disebabkan perbedaan tingkat komitmen daerah dalam pengembangan pendidikan, lemahnya profesionalisme daerah dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan, perbedaan interpretasi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta insinkronisasi pengelolaan komponen pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama dengan komponen pendidikan di bawah pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga sekarang banyak usulan untuk sentralisasi pendidikan. Kemungkinan ini yang menyangkut politisasi guru dan tenaga kependidikan oleh kepala daerah. Sesungguhnya bahwa desentralisasi pendidikan sangat perlu yang pasti tidak menyeluruh tetapi secara parsial.Yaitu pada daerah- daerah yang tingkat kesiapannya mencukupi (baik dana maupun SDM/ pemahaman/ interprestasi),kemungkinan desentralisasi sampai sampai tingkat propinsi.

D. Solusi untuk permasalahan

Perombakan Sistem Birokrasi Pendidikan dengan memasukan semua sekolah- sekolah dibawah Kementrian Agama maupun sekolah- sekolah kedinasan kedalam Kemdikbud.

Merombak sistem birokrasi pendidikan Salah satunya adalah mengenai struktur dan sistem birokrasi pendidikan. Secara menyeluruh pendidikan di Indonesia ditangani oleh Kementeri Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) di bawah kendali Menteri Pendidikan dan kebudayaan. Tetapi, dalam prakteknya banyak juga penyelenggaraan pendidikan yangdikendalikan oleh Departemen atau intansi lain, seperti Departemen Agama (Kemenag)membawahi sekolah yang berlabel Madrasah dan Kampus Islam (STAIN), Departemen Keuangan membawahi STAN, dan departemen- departemen lain yang membawahi sekolah-sekolah kedinasan. Terkait hal ini, penulis mencoba menelorkan wacana dalam dunia pendidikan, yakni memberikan dua pilihan untuk kembali melakukan perombakan sistem birokrasi pendidikan kita. Hal ini dimaksudkan agar sistem pendidikan kita benar-benar profesional dan lulusan yang dihasilkan juga profesional. Semestinya, kalau berpijak pada landasan fungsional Kemdikbud di tanah air ini, tentunya memiliki tugas untuk mengurusi segala yang berhubungan dengan pendidikan, mulai dari tingkat dasar,menengah, hingga perguruan tinggi. Baik itu yang berbentuk pendidikan formal maupun non formal. Kesemuanya itu seharusnya ditangani oleh pakar-pakar pendidikan yang tergabung dalam Kemdikbud.Dengan demikian, maka tidak akan ada Depertemen lain yang mengurusi pendidikan.

Kalau memang sistem yang diterapkan demikian,maka struktur dalam tubuh Kemdikbud menjadi gemuk. Tetapi agar professional, maka harus dibentuk sub-sub yang menangani bidang-bidang tertentu. Misalkan Sub pendidikan agama yang mengurusi IAIN/ UIN, sub bidang ekonomi yang menangani jurusan- jurusan ekonomi, sub bidang Riset dan Teknologi membawahi jurusan Teknik, dan seterusnya.

Namun apapun keuntungan yang akan diperoleh, pandangan tersebut pasti akan melahirkan pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Hal itu adalah biasa, bahwa pada setiap terjadi perubahan mendasar di tengah masyarakat selalu terjadi. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi, negosiasi, agumentasi, dan deplomasi dengan berbagai kalangan secara intensif terus menerus. Selain itu, apapun kiranya perlu dikemukakan untuk membuka pandangan dan cakrawala berepikir, sebagai upaya mencari bentuk pengelolaan pendidikan yang terbaik.

Sumber

1. Pendidikan dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia (SISTEM SENTRALISASI VS DESENTRALISASI), Penulis : ISMAIL & LUGTYASTONO BN

2. Sistem Pendidikan Nasional ( UU RI No 20 Tahun 2003 ) beserta peraturan pelaksanaanya. 2003. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>